masukkan script iklan disini
Timor Tengah Selatan, penakita.info
Ketua Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT), Doni Tanoen, SE, mengaku telah membangun komunikasi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), untuk melakukan aksi massa dalam waktu dekat. Menurut Dony polemeik perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) TTS dan kondisi Rumah Jababat (RUJAB), tiga pimpinan DPRD TTS yang diketahui tidak dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang, memang harus segera disampaikan kebenarannya ke publik.
Kepada Awak media ini pada Sabtu, 9 Maret 2025, Dony mengatakwan bahwa pada prinsipnya FPDT dan POSPERA telah bersepakat bahwa, harus ada langkah konkrit terkait polemik rekrutmen PPPK dan kondisi RUJAB tiga pimpinan DPRD TTS.
"Berkaitan rencana aksi, teman - teman DPC Pospera TTS sudah bangun komunikasi dengan saya dan teman - teman FPDT. Pada prinsipnya kita sepakat soal polemik rekrutmen PPPK dan tiga rumah jabatan, yang sudah menyita perhatian publik hampir dua bulan ini, belum ada langkah konkrit,"ungkap Dony.
Lanjutnya Doni mengatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 kemarin, telah terjadi aksi damai di sekretariat DPRD yang dilakukan oleh 44 mantan tenaga Outshorcing, setelah pimpinan DPRD TTS menyampaikan rekomendasi sesuai Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat TTS bahwa, ke 44 mantan tenaga Outshorcing itu tidak memenuhi syarat administrasi untuk diikut sertakan dalam seleksi PPPK. Menurut Dony hal tersebut menunjukan bahwa, kondisi TTS hari ini sedang tidak baik - baik saja.
"Karena pasca pimpinan DPRD TTS menyampaikan rekomendasi sesuai LHP Inspektorat TTS, bahwa 44 orang tidak memenuhi syarat untuk di ikutkan sebagai peserta PPPK, maka ada aksi damai dengan membawa 3 krans bunga dan akhir dari itu ada perdebatan dua anggota DPRD yakni, ketua komisi 1 dan ketua komisi 4, yang juga adalah mantan pimpinan semakin menunjukan bahwa pengelolaan sekretariat DPRD sedang tidak baik - baik saja alias sedang sakit kronis", tuturnya.
Doni juga menegaskan bahwa sikap sekwan yang sampai saat ini masih memilih diam terkait kurangnya fasilitas penunjang di rumah jabatan tiga pimpinan DPRD TTS, membuat publik semakin bertanya - tanya. Oleh karena itu maka Sekwan harus segera menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi, baik itu terkait rekrutmen PPPK dan kondisi RUJAB tiga pimpinan DPRD TTS.
"Karena banyak persoalan yang muncul terkait siapa - siapa yang menitip dan khusunya fasiltas tiga rumah jabatan pimpinan DPRD, sampai hari ini pak Sekwan belum jujur tentang fasilitas itu ada di mana? Dan untuk saya dan teman - teman FPDT sudah sepakat akan bergandengan tangan dengan teman - teman POSPERA dan juga sejumlah aktivis kemanusiaan di TTS.
Dalam waktu dekat akan segera pertemuan untuk bahas rencana aksi baik itu waktu maupun materi dan point tuntutan intinya bahwa, persoalan ini harus berakhir dan clear", ungkap Dony.
(Marti Honin)
