masukkan script iklan disini
Timor Tengah Selatan, penaKita.info
Salah satu anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi Hanura, David Imanuel Boimau, menyoroti bencana longsor yang kembali terjadi di Desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). dirinya menegaskan bahwa kejadian ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten TTS, mengingat bencana serupa kerap berulang setiap tahun atau dalam siklus 3-5 tahun sekali.
"Tim yang melakukan Upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui BNPBD seharusnya sudah mendeteksi potensi longsor ini sejak dini untuk mengambil langkah preventif. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa baru bertindak," ujar David Boimau saat di minta tanggapan awak media , Sabtu (22/3/2025).
D'Boi juga menekankan pentingnya evakuasi warga dan ternak ke tempat yang lebih aman, mengingat curah hujan yang tidak menentu diperkirakan akan berlangsung hingga April. Ia meminta Pemkab TTS segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat jika situasi ini sudah tergolong kejadian luar biasa.
Puluhan warga terdampak saat ini telah dievakuasi ke GOR Nekmese Soe setelah hujan berkepanjangan menyebabkan pergerakan tanah yang membahayakan pemukiman. Data sementara menunjukkan bahwa 70 kepala keluarga (KK) telah mengungsi ke GOR, sementara lainnya memilih tinggal bersama keluarga terdekat.
sebelumnya, Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay, S.H., M.H., yang turut meninjau lokasi bencana bersama Kepala BPBD TTS Yerry O. Nakamnanu dan Kepala Dinas Sosial Nikson Nomleni, memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan posko kesehatan, posko bencana, serta dapur umum.
"Kami terus memantau situasi dan berupaya mengevakuasi warga yang masih tertahan di lokasi terdampak," kata Wakil Bupati.
Kepala Desa Kuatae, Parco P. Salem, menjelaskan bahwa retakan tanah pertama kali muncul sejak Desember 2022. Pada 12 Maret 2025, hujan deras menyebabkan tanah mulai bergeser hingga 300 meter dan berdampak pada puluhan rumah warga.
Longsor yang semakin meluas pada 14 Maret telah merusak berbagai fasilitas umum, seperti kantor desa, aula, jaringan perpipaan air bersih, serta tiang dan kabel listrik.
Ia juga menyoroti buruknya sistem drainase di Kampung Sabu, terutama di lingkungan SMA PGRI Soe, sebagai salah satu penyebab utama bencana. "Masalah ini selalu dibahas dalam Musrenbang, tapi tidak ada tindak lanjut yang konkret. Baru setelah kejadian ini, pemerintah mulai mengerjakan saluran air, tetapi dampaknya sudah terlanjur besar," ungkapnya.
Lebih lanjut, Politisi Asal Kabupaten TTS itu mendesak Bupati TTS segera mengeluarkan pernyataan resmi terkait status bencana untuk mempercepat penanganan oleh pemerintah di semua tingkatan.
"Jika ini dibiarkan, dampaknya akan semakin parah. Pemerintah harus lebih proaktif, baik dalam penanganan darurat maupun solusi jangka panjang agar kejadian ini tidak terus berulang," tegasnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan bantuan logistik, perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana.
(Marti Honin)
.jpeg "OMK Stasi Wancang Kerja Bakti Sosial Di Gereja Stasi Wancang")
