masukkan script iklan disini
Bupati Alexander Wilyo menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat untuk membahas penanganan jalan strategis Pelang-Kepuluk dan Kepuluk-Batu Tajam. Rapat yang berlangsung pada Selasa malam (11/3/2025) di Ruang Rapat Kantor Bupati.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Bupati yang mengajak seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam perbaikan infrastruktur jalan tersebut.
Bupati Alexander Wilyo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. “Jalan Pelang-Kepuluk adalah jalan legendaris yang telah lama menjadi isu krusial. Sebagai jalan strategis, kondisi jalan ini sangat berdampak pada mobilitas warga, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi wilayah. Karenanya, tanggung jawab perbaikannya harus kita pikul bersama,” ujarnya.
.jpeg)
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menerapkan sistem gotong royong atau keroyokan, di mana seluruh perusahaan yang hadir akan terlibat aktif dalam proses perbaikan. Langkah ini diharapkan mempercepat penyelesaian pekerjaan sebelum Hari Raya Lebaran, sehingga jalan tersebut dapat berfungsi optimal untuk masyarakat. “Kita tidak ingin lagi ada rapat lanjutan. Targetnya, sebelum Lebaran, jalan ini sudah bisa dilalui dengan layak,” tegas Bupati.
Sebagai tindak lanjut, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Penanganan Perbaikan Jalan Pelang-Kepuluk dan Kepuluk-Batu Tajam. Satgas ini akan bertugas mengoordinasikan sumber daya, memantau progres pekerjaan, serta memastikan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan. “Tim ini tidak hanya bekerja untuk perbaikan jangka pendek, tetapi akan terus aktif melakukan pemantauan dan perawatan setiap tahun,” jelas Bupati.
Bupati juga menegaskan komitmen jangka panjang pemerintah daerah. “Jalan ini adalah aset kita bersama. Jika terjadi kerusakan, kita perbaiki bersama. Dalam 2-3 tahun ke depan, kami berharap jalan ini telah menjadi infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna,” imbuhnya.
Partisipasi aktif perusahaan-perusahaan lokal dalam inisiatif ini diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR) yang konkret. Diharapkan, sinergi multipihak ini tidak hanya menyelesaikan masalah infrastruktur, tetapi juga memperkuat solidaritas dalam membangun Ketapang yang lebih maju dan berkelanjutan.
Dengan langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang optimis bahwa kolaborasi antara birokrasi, swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan transformasi infrastruktur daerah, sekaligus mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur bangsa.
(Basnian)
