masukkan script iklan disini
Timor Tengah Selatan, penakita.info
Polemik rumah jabatan (RUJAB) pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), yang kembali mencuat menarik perhatian sejumlah pihak. Sekretaris DPRD TTS Alberth D.I. Boimau, SH, didesak sejumlah pihak untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut. Wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA), kabupaten TTS, Fransiskus Missa, mendesak agar Sekretaris DPRD TTS harus bertanggung jawab terkait kondisi rumah jabatan pimpiman DPRD TTS yang diketahui tidak dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang. Hal tersebut disampaikan Frans saat melakukan konferensi pers pada Jumad, 07 Maret 2025 di sekretariat POSPERA TTS.
" Kami minta Sekretaris DPRD untuk bertanggung jawab berkaitan dengan rumah jabatan pimpinan DPRD, yang hari ini sesuai dengan pemberitaan bahwa, tidak ada fasilitas disana sehingga pimpinan DPRD hari ini tidak duduk disana, atau tinggal disana. Sehingga masyarakat yang mau membawa aspirasi atau mau berkunjung kesana, mau kemana? Mau ke rumah pribadi?Ungkap Frans.
Lanjutnya Frans juga mengatakan bahwa, seluruh fasilitas yang ditempatkan di rumah jabatan tentunya telah di data, namun dirinya juga heran entah mengapa hari ini fasilitas - fasilitas tersebut tidak diketahui keberadaannya.
"Seluruh fasilitas yang ditempatkan dirumah jabatan, otomatis ketika pembelanjaan sendiri notanya jelas, berapa banyak fasilitas. Kok hari ini sampai bisa kosong? Siapa yang bawa? Lalu kemana? Terus kemarin penyerahan pimpinan lama meninggalkan itu Sekretaris DPRD dia tahu tidak? Dan kemana barang - barang itu? Siapa yang membawanya?", ungkap Frans.
Frans juga mengaku bahwa saat ini pihaknya sementara berkordinasi dengan sejumlah eleman untuk melakukan aksi masa, sebab menurutnya jika hal seperti ini dibiarkan maka akan membuat daerah ini terlihat buruk dimata orang lain.
"Itu akan menjadi salah satu tuntutan kami, oleh karena itu kami masih membangun komunikasi dengan teman - teman dari organisasi yang ada di TTS, untuk kita sama - sama memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang ada di TTS. Ini kalau kita biarkan otomatis kedepan daerah kita itu buruk dinilai oleh daerah - daerah lain", tutup Frans dengan nada tegas.
Telah diberitakan sebelumnya bahwa ketika dikonfirmasi terkait persoalan rumah jabatan pimpinan DPRD TTS, Sekretaris DPRD TTS, Alberth D.I. Boimau, SH, mengatakan bahwa, benar adanya kekurangan dalam pengelolaan aset, namun ia berjanji akan membenahinya secara perlahan.
“Ya, kalau terkait aset rumah jabatan DPRD itu, secara manusia pasti ada kurang - kurangnya. Saya berharap bisa dipahami bersama, dan ke depan akan kami benahi perlahan-lahan,” ungkapnya.
Sedangkan dari para pimpinan DPRD TTS ketika dikonfirmasi beberapa hari yang lalu terkait kondisi rumah jabatan pimpinan DPRD TTS, mereka mengaku bahwa telah menempati rumah jabatan mereka masing - masing. Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu, serta dua wakil ketua DPRD TTS, Yoksan D.K. Benu, A.Md dan Arsianus J. Nenobahan, A.Md, mengaku tidak memiliki pilihan lain selain memilih untuk bersikap pasrah.
Ketiganya bahkan mengaku bahwa mereka tidak akan menuntut banyak dan akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
“Kami tidak menuntut karena saat ini sudah tinggal di RUJAB. Apa yang menjadi kebutuhan kami dan tidak ada, ya kami bisa bawa sendiri,” jelas Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu.
Pernyataan Mordekai Liu disambut secara bersamaan oleh kedua wakil ketua DPRD TTS, Yoksan D.K. Benu, A.Md dan Arsianus J. Nenobahan, A.Md. Keduanya juga mengatakan bahwa mereka tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
“Kami tetap menyesuaikan dengan apa yang ada,” ujar keduanya dengan nada bersamaan.
(Marti Honin)
