masukkan script iklan disini
Semujur, Batubara, penakita.info
Praktik ilegal yang merugikan negara kembali terendus. Kali ini, SPBU 14.212.259 yang terletak di Desa Semujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, diduga kuat terlibat dalam penjualan solar subsidi kepada jaringan mafia BBM. Kejadian mencurigakan ini terjadi pada Senin, 3 Maret 2025, sekitar pukul 16:21 WIB.
Dari pantauan awak media di lokasi, sebuah mobil box berwarna kuning dengan nomor polisi BK 839X NE tampak leluasa mengisi solar subsidi di area pompa SPBU.
Namun yang membuat heboh, pengisian dilakukan menggunakan dua pompa sekaligus, sebuah metode yang sangat tidak lazim dalam standar operasional pengisian BBM subsidi.
Merasa ada kejanggalan, dua wartawan mencoba menggali informasi dengan mendekati sopir mobil box tersebut. Sayangnya, sopir justru memilih bungkam dan berupaya menghindar tanpa memberikan klarifikasi sedikit pun.
Tak berhenti di situ, awak media juga berusaha meminta penjelasan dari pihak pengawas SPBU, Boy Simanjuntak, melalui pesan WhatsApp.
Bukannya memberikan jawaban tegas atau klarifikasi resmi, Boy malah mengarahkan agar dilakukan pertemuan pribadi.
Anehnya lagi, ia sempat menyebutkan, "Disini pengawasannya dari Warta Poldasu juga," membuat dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam praktik ini semakin menguat.
Menambah panas isu ini, seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya turut membenarkan aktivitas mencurigakan di SPBU tersebut.
Ia mengatakan bahwa mobil box kuning tersebut sudah menjadi pelanggan tetap yang kerap kali mengisi solar subsidi dalam jumlah besar.
"Kalau mobil box yang warna kuning itu udah jadi langganan di SPBU itu. Sering kali mobil itu ngisi solar di situ. Setahu aku solar itu dibawa ke Belawan. Yang main itu katanya oknum berpakaian loreng, dibantu oknum wartawan juga. Jadi hati-hati bang," ungkap warga.
Fenomena ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Siapa saja yang sebenarnya bermain di balik layar? Benarkah ada keterlibatan oknum berseragam dan oknum media dalam praktik ilegal ini?
Jika benar adanya, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat kecil yang seharusnya menjadi prioritas penerima BBM subsidi.
Kini, publik menantikan tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan Pertamina untuk mengusut tuntas kasus ini.
Jangan sampai mafia BBM semakin merajalela, sementara hak masyarakat terus dirampas oleh segelintir pihak tak bertanggung jawab.
(Rudi)
