Timor Tengah Selatan, penakita.info
Dorong Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) semakin mengguat, pasalnya luas wilayah Kabupaten TTS yang mencapai sekitar 3.955,36 km² dengan 32 kecamatan dan banyak desa terpencil menjadi tantangan besar dalam pemerataan pelayanan publik dan pembangunan.Kamis 24 April 2025.
kepada Tim media Ketua Fraksi Gerindra DPRD TTS, Habel A. Hoti menilai, pemekaran Kabupaten TTS menjadi dua wilayah administratif merupakan solusi yang layak untuk mengatasi ketimpangan
“Wilayah TTS terlalu luas, dan ini menyebabkan banyak wilayah di pinggiran kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan,” ujar Habel.
Menurutnya, jika dilakukan pemekaran, akan ada sejumlah dampak positif yang langsung dirasakan masyarakat:
1. Akses Pelayanan Publik Lebih Dekat
Masyarakat di daerah terpencil tidak lagi harus menempuh jarak jauh ke ibu kota kabupaten. Kantor-kantor dinas baru yang dibangun di kabupaten hasil pemekaran akan mempercepat layanan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
2. Percepatan Infrastruktur
Kabupaten baru akan fokus mengejar ketertinggalan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan internet, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan.
3. Peningkatan Ekonomi Lokal
Dengan adanya pusat pemerintahan baru, akan terbentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti pasar, industri kecil, dan potensi pariwisata lokal. Produk-produk UMKM dan pertanian bisa lebih mudah dipasarkan.
4. Peningkatan Pendidikan
Pemerintah kabupaten baru akan lebih mudah membangun sekolah dan pusat pelatihan kerja, serta mendistribusikan guru secara lebih merata.
5. Penanggulangan Kemiskinan Lebih Efektif
Data kemiskinan akan lebih terpantau, dan bantuan sosial dapat lebih cepat tersalurkan. Program pemberdayaan juga bisa langsung menyasar desa-desa miskin tanpa harus berebut anggaran dengan wilayah lain
Habel juga mengingatkan bahwa jika pemekaran tidak dilakukan, akan muncul berbagai dampak negatif yang terus memburuk, seperti:
1. Pelayanan Publik Tidak Merata
Karena wilayah yang luas dan infrastruktur terbatas, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan menjadi sulit dijangkau masyarakat di pelosok. Hal ini memperburuk kualitas hidup dan memperpanjang ketimpangan sosial.
2. Distribusi Pembangunan Tidak Merata
Pusat kabupaten biasanya mendapatkan perhatian dan anggaran lebih besar dibandingkan daerah pinggiran. Wilayah terpencil cenderung tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan teknologi.
3. Kesulitan dalam Penanganan Kemiskinan
Program-program pengentasan kemiskinan sulit dijalankan secara efektif karena keterbatasan akses, minimnya data yang akurat dari daerah-daerah jauh, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat kabupaten.
4. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
Ketimpangan antara wilayah pusat dan pelosok makin lebar, yang bisa memicu konflik sosial, urbanisasi besar-besaran, atau bahkan potensi tuntutan pemekaran wilayah dari masyarakat lokal.
5. Minimnya Partisipasi Masyarakat
Warga di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau pembangunan, karena jauhnya jarak dan kurangnya sarana komunikasi.
Habel Menegaskan bahwa jika tidak di mekarkan DOB Amanatun akan melihat ketimpangan antara pusat dan penggiran
“Kalau tidak dimekarkan, kita akan terus melihat ketimpangan antara pusat dan pinggiran, dan ini bisa memicu urbanisasi, bahkan tuntutan pemekaran dari masyarakat sendiri,” tegasnya.
Habel Hoti juga mendorong semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pusat, untuk mempertimbangkan secara serius rencana pemekaran Kabupaten TTS demi keadilan dan kemajuan bersama.
(Marti Honin)
