masukkan script iklan disini
Timor Tengah selatan, penakita.info
Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Eduard Markus Lioe, S.Ip., SH., MH., atau yang akrab disapa Buce Lioe, akhirnya angkat bicara menanggapi kritik yang dilontarkan oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD TTS, Hendrikus Babys, A.Md. (Heba), terkait sejumlah isu yang mencuat dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Dalam keterangannya kepada media pada Minggu (6/4), Bupati Buce Lioe menegaskan bahwa pemerintah daerah menghargai setiap kritik yang dilontarkan DPRD, termasuk dari Fraksi NasDem. Ia menyatakan bahwa kritik adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Terkait ketidakhadiran jawaban lisan dari pihak eksekutif dalam rapat paripurna, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut telah disepakati untuk disampaikan secara tertulis. Hal ini mempertimbangkan waktu sidang yang berlangsung hingga dini hari, yakni pukul 02.00 WITA.
""Kami menghargai setiap masukan dan kritik yang disampaikan oleh anggota DPRD, termasuk dari Ketua Fraksi Nasdem. Pada prinsipnya, kami tidak alergi terhadap kritik. Justru kritik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik. Mengenai tidak dijawabnya secara langsung dalam rapat paripurna, hal itu telah disepakati untuk disampaikan secara tertulis, mengingat keterbatasan waktu rapat yang berlangsung hingga dini hari.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk menanggapi setiap isu yang disampaikan DPRD secara proporsional dan sesuai mekanisme yang berlaku, demi kemajuan Kabupaten TTS yang kita cintai bersama.".
Menjawab kritik terkait belum adanya solusi untuk relokasi pengungsi Kuatae, Bupati menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun langkah-langkah konkret. Ia menyebutkan bahwa aspek kemanusiaan, legalitas, serta ketersediaan lahan menjadi pertimbangan utama.
""Terkait relokasi pengungsi Kuatae, kami sedang menyusun langkah-langkah konkret dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, legalitas, dan ketersediaan lahan. Kami terbuka terhadap saran dan kerja sama lintas sektor, termasuk DPRD, agar solusi yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan warga."
Menanggapi sorotan atas keterlambatan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan proses administratif yang belum selesai, termasuk belum rampungnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan.
""Kami sepakat bahwa pemilihan BPD harus berjalan sesuai aturan. Keterlambatan ini bukan bentuk pembiaran, melainkan karena proses administratif dan kesiapan memerlukan payung hukum dalam hal ini Perda terkait pemilihan BPBD yang sementara digodok oleh Pemda dan DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) .
Sebelumnya, pada Sabtu (3/4), Ketua Fraksi NasDem, Hendrikus Babys, menyampaikan kekecewaannya atas tidak adanya jawaban langsung dari Bupati dalam forum paripurna. Ia menilai pemerintah tidak mampu memberikan penjelasan yang layak atas sejumlah isu penting, seperti relokasi pengungsi, pemilihan BPD, dan pengangkatan PPPK.
"Bupati dan Wakil Bupati seharusnya menjawab secara terbuka agar rakyat tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah," kata Hendrikus.
Ia juga menyebut pemerintah tidak serius menangani pemilihan BPD yang telah tertunda selama tiga periode. Perpanjangan masa jabatan BPD, menurutnya, tidak sesuai aturan.
Menutup pernyataannya, Bupati Buce Lioe menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD sebagai mitra kerja dalam pembangunan daerah.
"Kami akan terus berupaya merespons setiap isu yang disampaikan secara proporsional dan melalui mekanisme yang tepat demi kemajuan Kabupaten TTS yang kita cintai bersama," tutupnya.
(Marti Honin)
